Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di lingkungan Kabupaten/Kota. Pengaduan ini bertujuan untuk menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata cara pengaduan dapat dilihat pada gambar tata cara pengaduan pelanggaran oleh pejabat pemerintah kabupaten/kota.